Pasuruan - Agar pelayanan publik lebih maksimal, Penjabat (Pj.) Bupati Pasuruan, Nurkholis menginstruksikan kepada seluruh Camat dan Lurah untuk aktif dalam melakukan koordinasi dan menjalin sinergi lintas lini. Penegasan itu disampaikannya pada saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Bagi Camat dan Lurah se-Kabupaten Pasuruan.
Bertempat di BeSS Resort Hotel Lawang, Kabupaten Malang, pria yang sebelumnya menjabat sebagai Pj. Walikota Probolinggo tersebut menitikberatkan pada pentingnya kemampuan pimpinan wilayah dan Desa/Kelurahan dalam berkomunikasi efektif. Baik yang dilakukannya bersama instansi vertikal, jajaran samping, para pemangku kepentingan pendukung pembangunan daerah maupun masyarakat.
"Bapak Ibu sekalian terkait dengan perbaikan kinerja atau perbaikan pekerjaan masing-masing, ini ada beberapa beberapa Kecamatan yang saya lihat koordinasinya sudah bagus. Baik dengan jajaran samping maupun perusahaan atau stakeholders dalam berbincang dan sebagainya. Jadi dengan keterbatasan kita harus pintar-pintar berkoordinasi dan bersinergi," pintanya pada hari Rabu (30/10/2024).
Dalam forum diskusi dan evaluasi yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Yudha Triwidya Sasongko serta Asisten Pemerintahan dan Kesra, Diano Vela Fery Santoso tersebut, Pj. Bupati Nurkholis tak lupa membagikan semangat dan motivasinya kepada Camat dan Lurah agar senantiasa berkarya terbaik. Sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak signifikan terhadap kemajuan daerah di masing-masing wilayah yang diampunya.
"Kita nanti harus menjadi pencontohan bagi Camat-camat dan Lurah lainnya. Kalau wilayahnya Winongan, misalnya, bagaimana kita bisa ramah kepada masyarakat. Sehingga tidak ada perbedaan perlakuan pelayanan publik. Semuanya harus mendapatkan pelayanan publik yang bermutu," tandasnya.
Oleh karenanya, Pj. Bupati Nurkholis meminta kepada Camat dan Lurah melengkapi kinerjanya dengan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Tujuannya untuk menampung segala aspirasi, masukan dan kritik bersifat konstruktif sebagai modal utama dalam meningkatkan pelayanan.
"Setiap Kecamatan, Desa/Kelurahan harus ada SKM. Dengan adanya saluran pengaduan masyarakat dengan karakteristiknya yang berbeda-beda, maka kita akan tahu dinamika sosialnya seperti apa. Dan itu bisa kita jadikan sebagai acuan dalam mengoptimalkan pelayanan publik ke depannya biar lebih bagus lagi," ujarnya bersemangat. (Vin)
