KRAKSAAN – Radar-nasional net Dalam upaya mendorong pendidikan dasar yang lebih inklusif, terpadu dan berkelanjutan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo bersama Program INOVASI Jawa Timur menggelar Forum Group Discussion (FGD) dan asesmen cepat (rapid assessment) pada Kamis hingga Sabtu (9-12/7/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari kemitraan lanjutan antara Pemkab Probolinggo dan Program INOVASI Fase III yang berlangsung hingga 2027 dengan fokus utama pada perluasan model pembelajaran kelas rangkap (multigrade) menjadi pendekatan multi layanan pendidikan dasar, khususnya di satuan pendidikan yang menggabungkan layanan PAUD dan SD.
FGD tingkat Kabupaten Probolinggo digelar di Kantor Disdikdaya dengan diikuti perwakilan DPRD, Bapelitbangda, DPMD, Diskominfo dan sejumlah pemangku kepentingan pendidikan lainnya.
Sementara rapid assessment dilaksanakan di empat sekolah percontohan diantaranya SDN Sariwani 2, SDN Sapikerep 3, SDN Ngadisari dan SDN Ngadirejo Kecamatan Sukapura.
Model multigrade sendiri telah diterapkan di 185 sekolah dasar di Kabupaten Probolinggo dan terbukti mampu mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan akses pendidikan di wilayah terpencil serta menciptakan suasana belajar yang lebih kontekstual dan kolaboratif. Bahkan, berbagai praktik baik dari penerapan model ini telah dijadikan referensi kebijakan nasional oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen).
Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi menyampaikan perluasan multigrade ke dalam sistem multi.layanan pendidikan dasar menjadi langkah strategis untuk memperkuat transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dan adaptif. Hal ini sejalan dengan kebijakan wajib belajar 13 tahun.
“Kami ingin memastikan setiap anak, baik di desa maupun pelosok memiliki akses pendidikan berkualitas. Dengan multigrade, kita buktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk maju,” ujarnya.
Selain itu, Disdikdaya mendorong penyusunan modul pembelajaran khusus untuk guru multigrade dan panduan nasional sebagai landasan kebijakan berkelanjutan. Hal ini ditujukan untuk menjaga mutu layanan pendidikan sekaligus mendukung profesionalisme guru di lapangan.
“Kegiatan ini memperkuat semangat kolaborasi lintas sektor. Partisipasi aktif dari desa, pengelola sekolah hingga OPD lintas sektor seperti Bapelitbangda dan DPMD menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya urusan sekolah, tetapi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Langkah progresif ini menjadi bukti nyata bahwa Kabupaten Probolinggo terus berkomitmen pada sistem pendidikan yang lebih inklusif, adaptif dan berkeadilan. “Melalui kemitraan dengan Program INOVASI, pemerintah daerah siap memperluas dampak dan menjadikan pendidikan dasar sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (Mis/wan)
