Kabupaten Jepara - Radar-nasional.net
Perwakilan warga Desa Bangsri, yang tergabung dalam Forum Warga Peduli Bangsri (FWPB), yang merupakan wadah masyarakat dalam peduli pembangunan di desa Bangsri. sekitar ratusan warga mendatangi Kantor Balaidesa, guna menyuarakan 10 tuntutan dalam orasinya. Dari beberapa tuntutan atau aspirasi warga yang tergabung FWPB tersebut, diantaranya menyoroti tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta berbagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) dan dana lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Desa Bangsri saat ini. Rabu (28/5/2025) pagi.
Aksi demontrasi warga itu disertai dengan membawa beberapa spanduk dan poster dengan berbagai narasi, yang disertai menyuarakan apa yang menjadi keluhannya warga dengan silih berganti. Para pengunjuk rasa mendapatkan pengamanan dari aparat kepolisian setempat, seperti Polsek dan Koramil 07/Bangsri, serta beberapa jajaran Polres Jepara.
"Selang tidak lama akhirnya para pengunjuk rasa mendapatkan perhatian dari Forkopimcam Bangsri, dan akhirnya terjadi kesepakatan untuk musyawarah bersama mencapai titik temu untuk mufakat damai."
Sekitar pukul : 10.00 Wib, kedua belah pihak duduk bersama untuk saling mendengarkan aspirasi warga Bangsri, dari pihak FWPB diberikan kesempatan 10 orang untuk mewakili. Sementara pihak desa Bangsri yang ikut serta dalam audiensi itu diantaranya, Petinggi Bangsri, Sunaryo, Carik Bangsri, Perwakilan BPD, Asmuni, serta beberapa tokoh masyarakat, Perangkat Desa dan tamu lainnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut seperti pejabat dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Inspektorat Kabupaten Jepara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), seperti Camat Debby Nifandriya,
Danramil 07/Bangsri, Kapten Cke Purwanto, dan Kapolsek Bangsri, Iptu Sukresno, serta Satpol PP.
Diadakannya audiensi ini, diharapkan ada titik temu dengan komunikasi kedua pihak yang lebih baik semata-mata untuk mencapai kesepakatan dan demi kepentingan warga, Bangsri.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua FWPB Bambang menyampaikan bahwa masyarakat sudah lama mempertanyakan transparansi dana desa, namun tidak kunjung mendapatkan kejelasan.
Mereka menuntut adanya audit terbuka terhadap penggunaan anggaran desa serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program pembangunan desa, ujarnya.
"Petinggi seringkali ditanya warga, terkait laporan LPJ, namun Kades lebih memilih untuk mengarahkan pertanyaan ke Inspektorat yang memiliki keahlian dalam hal ini," tambahnya Bambang.
Sementara Pentinggi Bangsri, Sunaryo dalam kesempatan tersebut menyampaikan, "Selaku pelayanan masyarakat, kami selalu berpegang pada regulasi yang ada, tujuan kami semata-mata untuk desa Bengsri yang lebih baik," katanya.
Lanjutnya, "Saya akan dengan senang hati mengakomodir setiap masukan dari masyarakat, akan kami carikan solusinya, akan kami tindaklanjuti demi untuk mewujudkan masyarakat Bangsri yang lebih sejahtera," ucap Petinggi.
Di kesempatan itu, Camat Bangsri Debby memberikan berpesan, "Forum dialog ini adalah wujud Demokrasi, dimana kita bersama mencari solusi untuk kepentingan warga dengan satu tujuan yaitu menjadikan desa Bangsri menjadi lebih baik, dan warga Bangsri bisa menjadi sejahtera," tuturnya.
"Dari hasil audiensi tersebut, menyimpulkan belum mendapatkan titik temu antara kedua belah pihak, untuk mencapai mufakat."
(Yusron)
