Probolinggo – “Kegiatan ini merupakan kerja bersama, kolaborasi antara Pengadilan Negeri Kraksaan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya,” ungkap Kepala Bagian Hukum Kabupaten Probolinggo, Adhy Catur Indra Bawono, usai mengikuti diskusi hukum, Selasa (24/6/2025), di Aula Madakaripura, lantai 5 Kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Adhy menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengabdian masyarakat dalam bentuk diskusi hukum dan klinik hukum. Dengan tema “Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bebas Korupsi dan Bersih Melayani,” forum ini diharapkan menjadi ruang edukasi bagi para aparatur pemerintah daerah dan desa se-Kabupaten Probolinggo.
Menurutnya, diskusi ini menjadi ruang penting untuk membuka pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan yang antikorupsi serta prinsip keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
Diskusi menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Aswas Kejati Jatim), Dr. Diah Yuliastuti, S.H., M.H.; Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, Putu; serta Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unair, Bambang. Mereka membahas beragam persoalan hukum, termasuk batasan antara informasi publik yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan.
“Dengan kegiatan seperti ini, kami di pemerintahan daerah dan desa jadi lebih bertambah ilmunya. Ini bisa jadi pegangan penting untuk perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan,” tambah Adhy.
Ia juga menilai keterlibatan akademisi dari program doktor ilmu hukum merupakan terobosan penting. Bahkan, ia menyebut bahwa ini merupakan kali pertama Kabupaten Probolinggo menjadi tuan rumah pengabdian masyarakat dari jenjang doktoral hukum.
“Harapannya ke depan kegiatan seperti ini semakin intens dan tidak hanya dari Unair. Bisa juga dari kampus lain seperti Universitas Brawijaya atau Universitas Jember yang punya Fakultas Hukum di kawasan Tapal Kuda,” pungkasnya.(Ridwan)
