SIDOARJO – radarnasional.net Awan kelabu seolah menaungi Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Ratusan pasang mata, dipenuhi amarah dan kekecewaan, menatap tajam ke arah gedung yang seharusnya menjadi rumah bagi aspirasi mereka: kantor desa. Di bawah terik matahari, Selasa (16/9/2025), Gerakan Masyarakat Peduli Desa Boro (GMPDB) turun ke jalan, tak lagi diam menyaksikan dugaan penyelewengan yang telah membayangi desa mereka sejak tahun 2021.
Spanduk-spanduk yang mereka bawa bukan sekadar kain, melainkan cermin kekecewaan yang telah menumpuk. Tulisannya lugas, menuntut keadilan, dan meminta pertanggungjawaban atas dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Di tengah kerumunan, suara-suara orator memecah keheningan. Agung dan Hariadi, koordinator lapangan aksi, menyuarakan tuntutan yang menggetarkan. "Kami meminta pengembalian anggaran yang seharusnya kembali ke desa," teriak mereka. Mereka menuntut bukan hanya transparansi APBDes, tetapi juga kejelasan penggunaan dana non-APBDes, seperti sewa lahan Tanah Kas Desa (TKD) dan dana hibah Gapoktan dari Kementerian Pertanian. ( Tim )
"Ke mana uang itu?" tanya mereka, mencerminkan kegelisahan warga yang merasa dikhianati. Transparansi adalah kata kunci yang berulang kali mereka seucapkan, menuntut kejelasan dari setiap rupiah yang dikeluarkan—mulai dari program ketahanan pangan, BUMDes, hingga dana Posyandu untuk balita, remaja, dan lansia.
Tuntutan ini bukan sekadar urusan uang, melainkan soal kepercayaan yang telah hancur. "Warga pokoknya sudah tidak percaya lagi dengan kepemimpinan Bapak Shoichunuruddin sebagai Kepala Desa (Kades) Boro," tegas Hariadi, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Hariadi menyebut bahwa warga tak lagi sudi dipimpin oleh Kades yang mereka nilai telah mengabaikan amanah. Tuntutan mundur atau dicopotnya Kades dari jabatannya menjadi puncak dari kekecewaan mereka.
Di bawah pengawasan ketat kepolisian sektor Tanggulangin, perwakilan warga akhirnya diterima di ruang mediasi, yang dipimpin langsung oleh Camat Tanggulangin. Pertemuan itu menjadi titik pertemuan antara amarah warga dan penjelasan dari pihak desa.
Usai pertemuan, Kades Shoichunuruddin tampak tenang. Ia menyatakan bahwa semua tuntutan warga sudah dijelaskan. Namun, ketenangan itu tidak serta-merta meredakan gejolak di hati warga. Mereka tak lagi mau menerima janji lisan. Mereka meminta bukti, sebuah penjelasan tertulis yang tak bisa disangkal.
"Kurang lebih ada 15 tuntutan, dan hasil pertemuan tadi warga meminta penjelasan tertulis, dan saya siap untuk itu," ujar Kades Boro singkat.
Janji itu bagai seutas benang tipis. Akankah janji tertulis itu benar-benar mengembalikan kepercayaan yang telah hilang? Atau justru akan menjadi babak baru dari saga panjang yang kini melanda Desa Boro? Warga kini menunggu, bukan hanya penjelasan, tetapi juga keadilan yang selama ini mereka nantikan.
