Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Dorong Digitalisasi Pelayanan Publik, Ombudsman RI : Berharap Layanan yang berkualitas

Rabu, 17 September 2025 | September 17, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-09-18T05:59:15Z
Semarang – Radar-Nasional.net

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat kepada negara, wakil Ketua Ombudsman RI, Boby Hamzar Rafinus, bersama
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah, Siti Farida, menghadiri Kunjungan
Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kabupaten Semarang.

Kunjungan ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Bupati Semarang, Kepala Kantor
Pertanahan se-Jawa Tengah, serta Forkompinda. Agenda utama difokuskan pada kualitas
digitalisasi pelayanan publik dan penguatan pengawasan alih fungsi lahan sebagai upaya
meningkatkan kualitas layanan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Ombudsman RI, Boby Hamzar Rafinus, menegaskan
urgensi kualitas digitalisasi. “Kualitas digitalisasi harus disertai pengawasan yang ketat agar
tidak menimbulkan maladministrasi baru, terutama akibat kesenjangan literasi digital dan
keterbatasan infrastruktur,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah, Siti Farida, menyoroti potensi
maladministrasi dalam proses perizinan dan pengawasan alih fungsi lahan.
“Sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, BPN, dan Forkompinda
sangat diperlukan agar tata kelola lahan berjalan sesuai aturan dan benar-benar mengutamakan
kepentingan publik,” tegasnya.


Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan apresiasinya terhadap peran
Ombudsman RI dalam pengawasan pelayanan publik, sekaligus mendorong penguatan sarana
dan prasarana lembaga pengawas.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, yang menegaskan
komitmen penuh terhadap kolaborasi antara Komisi II DPR RI dan Ombudsman RI untuk
meningkatkan kualitas layanan publik di daerah.
Sebagai tindak lanjut, 
Ombudsman RI akan melakukan monitoring ketat terhadap implementasi
digitalisasi pelayanan publik di pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional. Selain itu,
koordinasi dengan Pemda dan BPN akan diperkuat guna memastikan tata kelola alih fungsi
lahan berjalan optimal. 

Ombudsman RI juga akan terus meningkatkan advokasi publik melalui
penerimaan serta penanganan laporan masyarakat.
(Yusron)
Narahubung : Ombudsman RI Jateng
×
Berita Terbaru Update