Lamongan – 23 April 2025
Drama dugaan penyimpangan Dana Desa kembali terjadi. Kali ini, sorotan publik mengarah ke Desa Kedungpengaron, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Proyek pembangunan jalan rabat beton yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 diduga sarat masalah.
Investigasi tim Radar Nasional menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek infrastruktur yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan akses dan kesejahteraan warga. Tapi yang terjadi di lapangan justru membuat banyak pihak bertanya-tanya — mulai dari nominal anggaran yang fantastis, hingga kualitas pekerjaan yang dinilai jauh dari standar.
Dua Proyek, Satu Sorotan
Berikut dua proyek yang kini tengah jadi buah bibir:
Jalan Rabat Beton Dusun Pengkol – Sumberwungu
Panjang: 140 meter
Anggaran: Rp 157.470.000
Jalan Rabat Beton Dusun Sumberwungu – Pengkol
Panjang: 76 meter
Anggaran: Rp 87.475.000
Permasalahannya? Volume pekerjaan dan hasil akhir proyek di lapangan dinilai tak sebanding dengan nilai anggaran yang digelontorkan. Bahkan, proyek ini diduga tidak mengacu pada regulasi dan standar teknis yang diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 25 Tahun 2023 serta Perbup Nomor 2 Tahun 2024.
Kades Masih Bungkam
Upaya klarifikasi dari pihak Pemerintah Desa Kedungpengaron sudah dilakukan sejak 23 April 2025. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa maupun perwakilan desa lainnya. Situasi ini justru menambah tanda tanya besar di tengah keresahan masyarakat.
Langkah Lanjut: Bukan Cuma Isu, Harus Diusut!
Tim investigasi kini telah melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Aparat Penegak Hukum (APH), serta Kejaksaan Negeri Lamongan. Koordinasi dilakukan agar dugaan ini tak hanya jadi polemik publik, tapi bisa ditindaklanjuti dengan langkah hukum yang tegas dan transparan.
Suara Warga: Transparansi Itu Harga Mati
Warga Desa Kedungpengaron berharap kasus ini bisa menjadi momen evaluasi serius atas pengelolaan Dana Desa. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas, agar dana yang seharusnya membawa manfaat tak malah jadi sumber polemik.
"Kami cuma pengin jalan bagus dan dana desa dipakai semestinya. Jangan cuma jadi proyek musiman yang penuh kepentingan tutupnya,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.(RdN)bersambung
